INSTITUTIONAL BUILDING DAN TATA KELOLA ORGANISASI NU (Bag. C-5)

C-5. PENGEMBANGAN KEORGANISASIAN NU DI LUAR JAWA
Pemantik	Khoirul Anam HS, Masnun Tahir
Fasilitator	Hairus Salim HS, Jibril FM, Syamsu Rizal (Ijal Batigol)

Ada banyak kesan bahwa NU adalah organisasi Islam Jawa. Bukan semata karena pendukungnya kebanyakan di Jawa, tapi juga karena pandangan-pandangannya yang sangat dipengaruhi oleh budaya Jawa, Kesan dan pandangan ini dipatrikan bahkan dalam sejumlah karya ilmiah.

Kesan ini bisa jadi benar, tapi bisa jadi juga keliru. Benar, karena pada kenyataannya, memang di luar Jawa sangat sedikit sekali “NU” dan sulit sekali mencari ada organisasi NU, lebih dari sekadar ‘papan nama.’ Keliru, karena pada hakikatnya ajaran aswaja seperti yang dianut NU sangat umum dan tersebar luas di Nusantara. Dalam pengajaran di pesantren bahkan ditemukan banyaknya kesejajaran kitab-kitab yang diajarkan di pesantren Jawa maupun pesantren luar Jawa, atau Nusantara umumnya.

Kendati demikian, mengapa NU di Jawa tidak begitu berkembang dan kesan NU sebagai “Jawa’ sangat kuat?

Pertama, ini mungkin berasal dari faktor historis, di mana NU diperkenalkan pada akhir 1950an sebagai sebuah ‘partai’. Ketika NU sudah tidak lagi menjadi partai melalui pernyataannya kembali ke khittah 26, maka sirna jugalah NU tersebut. Atau ia muncul berupa politik atau politisi.

Kedua, pada era Orde Baru, persebaran NU lahir dari konsekuensi logis dari program transmigrasi orang-orang Jawa dan Madura, baik dari transmigrasi pemerintah maupun transmigrasi spontan. Persebaran ini kemudian menjadi kendala karena ia terbatas hanya di kalangan orang Jawa atau Madura saja di satu sisi, dan dan di sisi lain, terhalang pandangan orang setempat terhadap pendatang, khususnya transmigran. Masalah ini menjadi kian rumit dalam konteks daerah-daerah bermasalah seperti Aceh atau Papua.

Dengan hanya bersandar pada proses ‘kebetulan’, tanpa pengorganisasian yang jelas, maka memang tak mudah mengharapkan perkembangan NU yang kuat di luar Jawa.

Di luar itu, ada lagi satu kendala –tapi bisa jadi juga dukungan— yaitu di luar Jawa ini sudah ada organisasi-organisasi berorientasi ahlusssunnah wal jamaah seperti NU-- seperti Nahdlatul Watan (NW) di NTB, Al-Wasliyah dan Perti di Sumatera, Al-Khairat di Palu atau DDI (Darud Dakwah wal Irsyad) di Sulawesi- Selatan. Artinya bisa jadi tidak perlu lagi ada NU, karena organisasi-organisasi tersebut sudah memenuhi aspirasi dan inspirasi ajaran aswaja NU.

Apapun juga penting membicarakan masalah pengembangan NU di luar Jawa, dalam arti pengembangan budaya organisasi, dengan mempertimbangkan latar belakang di atas. Memang ada kesamaan ajaran antara “kalangan Islam tradisi” di Jawa maupun di luar Jawa, seperti yang hendak dilipat dan dikunci dalam istilah “Islam Nusantara”, tetapi bagaimana pun terdapat perbedaan budaya antara keduanya. Sebagai contoh saja, di kalangan Islam tradisi di luar Jawa tak ada dan tak dikenal istilah ‘gus’ dan pesantren tidak dimiliki secara perorangan. Mungkin lebih banyak lagi perbedaan-perbedaan, di samping kesamaan-kesamaan yang selama ini dikenal.

Singkatnya penting suatu perencanaan pengembangan NU: pertama, dengan membangun budaya organisasi, kedua: dengan mempertimbangkan pandangan-pandangan lokal yang sesuai, bukan dari pandangan Jawa. Dan lain-lain.